#6persen

[detikdax-blog]

Reli Persaingan Balap Browser Berani 26% Akhir Pekan Setelah Daftar Coinbase Pro

Token Perhatian Dasar (BAT) pada hari Senin telah melonjak sebanyak 10,6 persen terhadap Dolar AS dari terendah hari sebelumnya. Nilai tukar BAT / USD hari ini telah menandai tertinggi kuartalan baru menuju 0,322-fiat, dengan total kenaikan bullish hingga setinggi 26 persen sejak 2 November. Pasangan ini juga mengalami lonjakan empat kali lipat dalam volume perdagangan intraday, naik dari dekat $ 8 juta hingga sekitar $ 36 juta. Namun, dalam jangka panjang, BAT / USD masih menghadapi sentimen pullback yang kuat menuju trendline jatuh yang dapat menjaga bias keseluruhan netral, jika tidak bullish, kecuali jika tembus ke atas.

Sebagian dari sentimen bullish yang berlaku tetap datang dari berita Coinbase Pro. Pertukaran AS pada 2 November meluncurkan perdagangan BAT di platformnya setelah berbulan-bulan spekulasi. Circle's stablecoin USD Coin, atau USDC, menurut pengumuman, adalah mata uang pertama yang dikutip untuk instrumen BAT di Coinbase Pro. Pasangan BAT / USD sekarang menuju aksi breakout ketika menguji 0,329-fiat sebagai support range-nya. Jika pasangan berhasil menembus di atas dinding tersebut, itu bisa memperpanjang momentum bullish lebih lanjut dan mencoba untuk menguji 0,429-fiat, 23 Juli tinggi, sebagai target upside primernya. Pembalikan setelah menguji trendline jatuh bisa juga mendorong harga kembali ke level support terdekat di 0,284-fiat. Sampai sekarang, lonjakan harga telah tiba di sync dari tindakan breakout crypto secara keseluruhan , yang telah melihat pasangan teratas, termasuk BTC / USD, BCH / USD, dan ETH / USD, melanggar level resistensi masing-masing. Manipulasi di pasar Tether telah memindahkan modal USDT ke arah koin-koin teratas. Volume BAT / USDT, bagaimanapun, telah menyumbang kurang dari satu persen ke perdagangan BAT keseluruhan dari 24 jam terakhir.

Tanpa Trading BAT / USDC Skala Penuh

Coinbase Pro telah memutuskan untuk meluncurkan BAT / USDC dalam empat tahap berturut-turut, dengan peluncuran perdagangan skala penuh menjadi yang keempat dan tahap terakhir. Bagian pertama dari peluncuran, yang berlangsung pada tanggal 2 November, memungkinkan pedagang untuk hanya mentransfer kepemilikan BAT ke dompet Coinbase Pro mereka. Di bagian kedua, pertukaran hanya akan menerima perintah stop-limit tetapi tidak akan cocok atau menyelesaikannya. Pada tahap ketiga, pertukaran akan mulai mencocokkan pesanan batas, sementara di yang terakhir, itu akan memungkinkan perdagangan BAT / USDC skala penuh. Yang mengatakan, aksi harga interim di pasar BAT akan kurang terkait dengan platform perdagangan Coinbase Pro dan lebih banyak lagi dengan spekulasi yang berkembang di bursa lain. Sekali lagi aset akan bergabung dengan BAT sebagai mata uang yang dikutip, pasar bisa melihat aksi harga jangka panjang yang substansial. Pada dasarnya, kredibilitas platform Brave, BAT, dapat membantu apresiasi nilai token karena lebih banyak pengguna mengunduh peramban internet. Sudah melampaui 10 juta unduhan di Google Play Store. Read the full article

[harianpublik-blog]

Dinilai Gagal, PDIP Menyesal Pernah Usung Orang ini Menjadi Gubernur

Dinilai Gagal, PDIP Menyesal Pernah Usung Orang ini Menjadi Gubernur

Harianpublik.com ~ Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr TGH Muhamad Zainul Majdi dan Wakil Gubernur H Muhammad Amin selama lima tahun menjabat di provinsi itu gagal.

Ketua DPD PDIP NTB H Rahmat Hidayat di Mataram, Selasa (8/8/2017) mengaku kecewa selaku parpol pengusung Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dan Wagub Muhammad Amin dalam Pilkada 2013. Sebab, selama memimpin hingga saat ini pencapaian program yang dijalankan keduanya sama sekali tidak tuntas, bahkan cenderung menyisakan banyak persoalan hingga kini.

“Kami melihat pemerintahan yang kita usung dan menangkan dalam Pilkada, telah ingkar janji kepada rakyat NTB,” kata Rahmat Hidayat didampingi sejumlah kader saat memaparkan hasil evaluasi dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP NTB di Mataram, Selasa.

Rahmat mengemukakan ada sejumlah persoalan yang diutarakan kader sehingga akhirnya PDIP mengambil kesimpulan berdasarkan dari hasil Rakerda yang bertujuan menyusun kebijakan strategis, evaluasi dan arah perjuangan partai itu terhadap kinerja Gubernur dan Wagub NTB selama memimpin NTB. Di antaranya beberapa aset potensial yang dijual pemprov tanpa mempertimbangkan kepentingan selanjutnya, seperti penjualan saham 6persen saham yang dimiliki tiga pemda di NTB (Pemprov sebesar 40 persen, Pemkab Sumbawa Barat sebesar 40 persen dan Sumbawa sebesar 20 persen) dengan pola yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aset pemprov di Lombok Internasional Airport (LIA) yang dijual malah dengan perhitungan oleh PT Angkasa Pura (AP) I. Selanjutnya, aset pengelolaan lahan seluas 1.175 hektare di Mandalika Resort, Lombok Tengah yang diberikan dan dialihkan ke ITDC selaku BUMN tanpa ada usaha menuntutnya kembali.

“Kalau kita kembali melihat sejarah, semua aset itu dirintis mantan Gubernur NTB HL Serinata agar dimiliki oleh daerah tidak lain untuk kesejateraan rakyat. Tapi anehnya, begitu kita kuasai dengan berdarah-darah memperolehnya, malah begitu saja dijual seenaknya semua aset itu oleh Gubernur saat ini. Kan ini jelas sudah tidak benar, mengalihkan fakta sejarah,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata Rahmat, klaim jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika kini ada pembangunan hotel karena campur tangan gubernur. Menurutnya, hal tersebut tidak benar. Padahal, semua itu dilakukan karena adanya intervensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang prihatin atas kondisi 10 tahun areal ribuan hektare tersebut tidak pernah diurus.

“Yang membangun Mandalika itu bukan Pemda NTB, tapi Pak Presiden Jokowi. Ini perlu kita luruskan agar tidak ada klaim dari TGB jika dia yang berhasil membangun di situ,” tegas Rahmat Hidayat.

Disamping itu, anggota DPR RI dari dapil NTB ini, mengatakan selama memimpin program prioritas yang menjadi unggulan TGB-Amin sebagai janji kampanye saat Pilkada 2013, seperti Sapi, Jagung dan Rumput Laut ( Pijar), angka drop out nol (Adono), angka buta aksara nol (Absano), angka kematian ibu nol (Akino) dan program 200 ribu wirausaha baru, sama sekali tidak terlihat pencapaiannya.

Hal ini terlihat dari target penurunan kemiskinan sesuai indikator kinerja RPJMD 2014-2018 mencapai 14,25 persen, namun realisasinya hanya 16,02 persen. Padahal, tidak sedikit dana daerah melalui APBD NTB yang dikucurkan untuk membiayai program prioritas tersebut selama ini.

“Jika program perioritas ini dikatakan berhasil, tidak mungkin Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 131 tahun 2015 yang menetapkan delapan daerah di NTB masuk daerah tertinggal tahun 2015-2019. Makanya, perlu adanya keterpaduan intervensi oleh pusat untuk menuntaskan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan di NTB,” jelasnya.

Lebih lanjut, catatan lain PDIP, ujar Rahmat, yakni terkait tata kelola birokraksi yang di pimpin TGB-Amin dinilai tidak tepat dalam menempatkan para pejabatnya sesuai dengan kompetensi dan keahliannya selama ini. Sehingga, predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik di Indonesia sesuai penelitian Ombudsman NTB masih saja mendera SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dalam lima tahun terakhir.

“Dari analisa dan kajian tersebut, maka PDI Perjuangan berpendapat pemerintahan Muhammad Zainul Majdi dan Muhammad Amin gagal memimpin NTB,” katanya.

Sumber Berita : gemarakyat.id

Sumber : Source link

[malangtoday-blog]

MCW Nilai Pemkot Kota Batu Tidak Serius Sejahterakan Rakyat

MALANGTODAY.NET - Lembaga Malang Corruption Watch (MCW) menilai Pemkot Batu tidak serius dalam mensejahterakan rakyatnya. Dalam pengamatan MCW, seperti pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dalam P-APBD Kota Batu tahun 2017, digarap hanya dalam waktu dua minggu. "Menunjukkan ketidakseriusan Pemkot Batu, sekaligus P-APBD tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat," ujar Atha Nursasi, Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) kepada Awak Media saat konferensi pers di Gedung DPRD Kota Batu, Senin (31/7). Dipaparkan Atha, ada beberapa bidang yang patut dipertanyakan dalam P-APBD 2017 Kota Batu. Meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan target pajak daerah dari bidang hiburan. "Seperti target pajak daerah hanya mencapai angka 6 miliar saja, padahal masih ada piutang 14 miliar pajak di sektor hiburan daerah mengendap," bebernya. Atha melanjutkan, dibandingkan tahun lalu, di tahun ini banyak terjadi pemangkasan alokasi anggaran belanja langsung hingga mencapai 12,6 miliar  di sektor pertanian. "Di PAK P-APBD tahun 2017 ini hanya dianggarkan sejumlah 1,1 miliar," paparnya. Hasil riset MCW 2017, ungkap Atha, menunjukkan bahwa 6persen masyarakat banyak mengeluhkan perhatian pemerintah dalam fasilitas penunjang pertanian. "Kesulitan mengakses pupuk, bibit, berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman indistri juga penjualan hasil," tandasnya. MCW juga memberi catatan penting bagi Pemkot Batu, utamanya dalam penananaman investasi yang tidak terealisasi dengan baik. "Total investasi 10,5 miliar sepanjang tahun 2010-2017, ada sekitar 10 hingga 15 investasi tidak terealisasi dengan baik," tandasnya. (Azm/end)

Source : https://malangtoday.net/malang-raya/batu/pemkot-kota-batu-tidak-sejahterakan/

MalangTODAY