#menko polhukam

[cinews-id]

Meko Polhukam Sebut Sebagian Data NPWP yang Bocor Tidak Cocok Dengan Data Asli Pemiliknya

JAKARTA, cinews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan berdasarkan analisa sementara, sebagian data Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang bocor tidak cocok dengan data asli pemiliknya. “Diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,”…

[lampung7com]

Menko Polhukam Minta Polri, Kejaksaan, TNI, Tak Ada Mutasi Selama Pilkada 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meminta jajaran aparat penegak hukum mulai dari TNI, Polri, dan Kejaksaan, tidak melakukan mutasi selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal ini dikecualikan bagi anggota yang akan pensiun. “Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI, Polri, untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya…

[asaberita]

Pembangunan Venue PON 2024 di Sumut Hampir Rampung: Target Selesai Lebih Cepat dari Jadwal

Asaberita.com, Deliserdang – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, meninjau kemajuan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Sport Centre Sumut, Desa Sena, Deliserdang, Rabu (10/7/2024). Dalam kunjungan tersebut, Agus Fatoni mengungkapkan bahwa beberapa venue…

[pewartanusantara]

Pemerintah Membantu Pulihkan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Pemerintah Membantu Pulihkan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat

Pewarta Nusantara, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program bantuan prioritas untuk membantu memulihkan hak-hak para korban dan keluarga dalam 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Dalam penjelasannya, Mahfud menjelaskan beberapa program bantuan yang akan diberikan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) Prioritas yang memberikan akses perawatan gratis di rumah sakit, program beasiswa mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, serta golden visa atau second home visa sebagai bagian dari program bantuan.

Pemenuhan hak-hak para korban akan melibatkan 19 kementerian/lembaga, dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang holistik dan menyeluruh.

Di lokasi bekas Rumoh Geudong di Aceh, tempat terjadinya pelanggaran HAM berat, pemerintah juga akan membangun Living Park dan masjid sebagai upaya pemulihan.

Menurut Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, langkah-langkah ini merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi pelanggaran HAM berat secara non-yudisial.

Pemulihan hak-hak individu korban mencakup jaminan kesehatan prioritas, jaminan kesejahteraan prioritas, jaminan pendidikan prioritas, dan rehabilitasi fisik.

Kementerian Kesehatan akan memberikan jaminan kesehatan prioritas, di mana korban dan keluarganya akan dapat mengakses layanan kesehatan tingkat I di rumah sakit milik pemerintah.

Upaya pemerintah ini merupakan langkah penting dalam menghadapi masa lalu dan memastikan bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan pemulihan yang mereka butuhkan.

Baca juga: Megawati: Adilkan Pembagian Kekayaan Indonesia

Dukungan dari berbagai kementerian/lembaga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak para korban serta mencegah terulangnya pelanggaran semacam itu di masa depan. (*Ibs)

New Post has been published on https://www.pewartanusantara.com/pemerintah-membantu-pulihkan-hak-korban-pelanggaran-ham-berat/

[melancholyofautvmn]

i don't have any opinions on him politically yet, but my friends have been sending me videos of sandiaga uno doing wild shit all day and this is soooooo funny to me 😭😭😭

[bantennews]

Mahfud MD Sebut Korupsi Kerap Terjadi Jelang Pemilu

SERANG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tindak pidana korupsi kerap terjadi menjelang masa Pemilu. Hal itu diterangkan Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu ‘Wujudkan Pemilu Bersih’ di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/7/2023). “Hasil penelitian KPK yang diumumkan beberapa waktu lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu…

[realitajayasaktigroup]

Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Profesionalisme Insan Pers

KABARDAERAH.OR.ID, MEDAN || Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan serta mengajak seluruh insan pers untuk selalu meningkatkan kualitas diri serta organisasi, sehingga karya-karyanya bisa berdampak baik untuk bangsa dan negara. Terlebih di era disrupsi informasi saat ini, profesionalisme insan pers semakin teruji untuk mampu menyajikan berita yang…

[holopiscom]

Mahfud MD Suarakan Lagi Semangat Gus Dur tentang Pluralisme

JAKARTA – Guru besar Ilmu Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Indonesia Maju, Mahfud MD menyuarakan kembali tentang semangat Gus Dur, dalam perspektif pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Saya mengingatkan pesan Gus Dur tentang pentingnya kesadaran untuk hidup bersama dalam perbedaan,” kata Mahfud MD…

[disperindagkopdanukm]

Penjabat (Pj) Bupati Simeulue, Teuku Reza Fahlevi, MM, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengikuti Video Conference dengan Kapolri untuk memantau situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) pada malam pergantian tahun baru 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Joglo Mapolres Simeulue, Selasa (31/12/2024) malam.  

Video conference ini juga diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Kepala Basarnas. Selain itu, unsur Forkopimda provinsi dan Forkopimda dari kabupaten/kota lainnya turut berpartisipasi, menandakan koordinasi yang kuat dari pusat hingga daerah

Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekda Simeulue, Dodi Juliardi Bas, S.STP, MM, turut hadir bersama sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Kehadiran mereka menunjukkan sinergi dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas Kamtibmas selama malam pergantian tahun.  

Monitoring melalui video conference ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk memastikan suasana tetap kondusif. Kapolri menyampaikan berbagai arahan terkait pengamanan malam tahun baru di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Simeulue. Pj Bupati Simeulue mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang terlibat dan berharap masyarakat tetap menjaga keamanan bersama.

#indonesia #simeulue #global #peace #justice

[riaunews]

Rocky Gerung Krtik Menteri Hukum: Koruptor Perusak Peradaban, Tak Mungkin Dimaafkan

Rocky Gerung Jakarta (Riaunews.com) -Pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyebut koruptor bisa diampuni lewat denda damai menuai polemik di publik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait pernyataan Menkum Supratman tersebut. Menurut Mahfud, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan solusi bagi pemerintah ketimbang mencari-cari landasan hukum lain, seperti…

[pilarsultra]

Kasus Korupsi Rp300 T Harvey Moeis Divonis 6,5 tahun, Mahfud MD: Tidak Logis, Cederai Rasa Keadilan

PILARSULTRA.COM, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam) Mahfud MD menilai, vonis 6,5 tahun kurungan dan denda Rp1 miliar yang dijatuhkan terhadap Harvey Moeis sebagai sesuatu yang tidak logis. Padahal, lanjut Mahfud, Harvey didakwa melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang merugikan negara sekitar Rp300 triliun. “Tak logis, menyentak…

[jenteranews]

Pasal 55 KUHP Lama Berpotensi Kunci Wacana Presiden Prabowo Subianto Memaafkan Koruptor

JENTERANEWS.com – Upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memaafkan koruptor dengan syarat pengembalian kerugian negara menuai kritik tajam. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2024 Mahfud MD menegaskan bahwa langkah tersebut berpotensi melanggar hukum dan justru menyuburkan korupsi. “Korupsi itu dilarang. Menghalangi penegakan hukum, ikut serta, atau…

[m1totocss2]

Mahfud Md: Teori untuk memberantas korupsi sudah habis

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. mengatakan bahwa teori untuk memberantas korupsi sudah habis karena semua telah dipakai dan diundangkan."Teorinya sudah habis. Sepertinya banyak yang putus asa karena teori sudah dipakai semua apa yang diusulkan telah dijadikan undang-undang semua," kata Mahfud Md. di Jakarta, Rabu, saat menjadi narasumber pada diskusi bertajuk Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan.

Berita lengkapnya : Klik disini

[pewartanusantara]

Kick Off Pemulihan Hak Asasi Manusia: Presiden Jokowi Membuka Program Pemulihan di Rumah Geudong, Aceh

Kick Off Pemulihan Hak Asasi Manusia: Presiden Jokowi Membuka Program Pemulihan di Rumah Geudong, Aceh

Pewarta Nusantara, Jakarta – Mahfud MD, Menko Polhukam, mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Tim PP HAM) pada tanggal 11 Januari 2023.

Presiden Jokowi mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat dalam 12 peristiwa. Dalam upaya mencegah pelanggaran serupa di masa depan, pemerintah berkomitmen untuk memulihkan hak-hak para korban.

Kick off program pemulihan ini akan dimulai oleh Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juni 2023 di Rumah Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh.

Selain itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemulihan hak asasi manusia akan dilakukan di wilayah-wilayah lain dan juga terhadap korban di luar negeri.

Program pemulihan ini melibatkan 19 Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam memberikan dukungan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban.

Contohnya, Kementerian Kesehatan akan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat Prioritas yang memberikan akses gratis berobat di rumah sakit, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan Bea Siswa untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Lebih lanjut, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan berupa sapi dan traktor, sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan fasilitas seperti Golden Visa, Second Home Visa, KITAS/KITAP, dan sebagainya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan membangun Living Park yang mencakup Masjid di lokasi Rumah Geudong sesuai dengan permintaan para korban.

Baca juga: Pengawasan Berlapis dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) IKN

Presiden Jokowi akan menandatangani prasasti sebagai simbol komitmen dalam pemulihan hak asasi manusia. Dia juga akan bertemu dan berbicara langsung dengan para korban dan keluarga korban baik secara langsung maupun melalui pertemuan virtual untuk korban di luar negeri dan berbagai daerah di Indonesia. (*Ibs)

New Post has been published on https://www.pewartanusantara.com/kick-off-pemulihan-hak-asasi-manusia-presiden-jokowi-membuka-program-pemulihan-di-rumah-geudong-aceh/

[m1totoslot]

Pengamat: Stabilitas politik-keamanan kunci keberhasilan visi Prabowo

Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul mengatakan bahwa stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.Terlebih, kata dia, hal itu perlu dilakukan di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks."Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” kata Chudry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Dia pun menilai fokus pemerintah sudah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional.Terkait hal tersebut, dia meyakini urusan politik dan keamanan di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan."Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional," tuturnya.Baca juga: BEI berharap stabilitas politik tingkatkan antusiasme IPO di 2025Baca juga: Ketua DPD: Banyaknya menteri Prabowo untuk pastikan stabilitas politikMenurut dia, Kementerian Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk penguatan TNI-Polri dan modernisasi alutsista.Selain itu, Kemenko Polkam juga perlu berfokus pada diplomasi strategis dan penanganan isu-isu krusial, seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.Dia menambahkan bahwa Presiden Prabowo sedianya telah menekankan pula pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita pemerintahan.“Budi Gunawan dan timnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan dan stabilitas politik di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” kata dia.Sebelumnya, Selasa (22/10), Menko Polkam Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto."Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritas-nya itu menjadi concern kita ke depan," kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri, termasuk mengamati seluruh dinamika geopolitik yang terjadi di luar Indonesia.

[bahaspolitikm1toto]

Budi Gunawan: Kita bangun sinergisitas untuk perkuat pertahanan siber

Khususnya di dalam pertahanan siber, keamanan siber dan ke

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan menggandeng kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat pertahanan siber negara.

"Kita tahu masih banyak instrumen kementerian dan lembaga yang menangani permasalahan yang siber. Ini yang perlu kita sinergikan," kata Budi saat ditemui di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut Budi, pertahanan siber negara harus diperkuat lantaran saat ini dunia tengah dihadapkan dengan fenomena perang menggunakan informasi dan data.

Perang data tersebut dapat berupa penyebaran informasi berbau propaganda untuk menyerang suatu negara atau peretasan untuk mencuri data strategis nasional.

Hal tersebut bahkan pernah menimpa Indonesia kala Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) milik pemerintah diretas oleh pihak tertentu.

amanan data. Ini menjadi prioritas

Budi sendiri tidak menjelaskan secara rinci langkah konkret apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat pertahanan siber negara.Dia hanya memastikan penguatan siber akan jadi salah satu prioritas utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat."Khususnya di dalam pertahanan siber, keamanan siber dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," tegas dia.Sebelumnya, pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menjadikan pertahan siber sebagai prioritas utama yang harus dibenahi.Salah satu langkah besar yang dilakukan pemerintah yakni menggulirkan rencana pembentukan matra ke empat TNI yakni Angkatan Siber.Namun demikian, hingga saat ini wacana tersebut masih dalam proses pembahasan antara pihak pemerintahan eksekutif.