#Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

[suara-muslim]

TEPATKAH RENCANA PEMBAGIAN RICE COOKER GRATIS KEPADA RAKYAT?

Penulis: HAMIDAH NYYAH

Komunikasi antar lembaga terus dimatangkan oleh pemerintah RI terkait perubahan kendaraan bermotor ke listrik terus bergeser. Pemerintah berencana menambahkan Rp6,5 juta untuk pembelian motor listrik. Dengan asumsi bahwa rencana tersebut akan mendorong terjadinya pengurangan pemakaian BBM yang dalam pendapat pemerintah sangat menyedot APBN. Menurut hitungan pemerintah, penggunaan transformasi maupun baru, 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik akan menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi pengeluaran CO sebesar 17,6 juta ton.

Selain itu, pemerintah juga berencana akan membagikan 680.000 unit rice cooker secara gratis kepada masyarakat dengan perencanaan Rp300 miliar. Kalkulasi dari kementerian ESDM bahwa program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya kebutuhan Rp240 miliar tahun depan, demikian sebagaiman dilansir dari Tirto,1/12/2022.

Meski belum terealisasi rencana pemerintah tersebut harus dan sangat pantas untuk dikritisi. Karena pemerintah terkesan mencatatkan prestasi gagal dalam menyelesaikan permasalahan dan solusi untuk rakyat secara pas dan tepat. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat sering sekali dijawab dengan retorika dan lempar tanggung jawab antar instansi, dengan ditandai lontaran pernyataan yang tidak dipikirkan dengan baik dan ngasal.

Memperhatikan fakta di atas,ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan dan kritisi terkait rencana bagi-bagi rice cooker dan perubahan ke motor listrik.

Di antaranya pertama, ketidaktepatan. Djoko Setijowarno,memperhatikan dari Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan adalah pilihan tepat. Tetapi, menurutnya,pemberian bantuan ke motor listrik sebagai program perubahan adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan perencanaan bantuan tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum. Djoko menilai jika tranportasi publik yang diperkuat,maka akan mengurangi kemacetan,polusi dan juga menyebabkan kenaikan harga.

Kedua,mubazir. Selain mengada-ada, kemungkinan kata mubazir juga tepat untuk mendeskripsikan kepandaian bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak mengerti jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik. Menurutnya, penghematan LPG 3 kg dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker hanya untuk memasak nasi, sedangkan memasak yang lain tetap masih memakai LPG 3 kg.

Ketiga, perencanaan kurang mendetail. Belum kelar masalah ujung,sudah sibuk mengurus pangkalnya. Belum tuntas kepentingan umum yang mendukung penggunaan motor listrik,kok pemerintah sudah keluarkan bantuan pembelian motor listrik?

Seharusnya, penggunaan motor listrik ditunjang dengan kepentingan umum yang mendukung. Semisal,berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan terpencar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang menyamai dan harganya terjangkau?

Alangkah lucu jika masyarakat membeli motor listrik dengan bantuan,tetapi untuk mengisi ulang baterainya langka atau jika motornya mau diperbaiki, bengkelnya sangat sedikit. Apa pemerintah juga sudah berpikir bagaimana penanganan sudah berpikir bagaimana penanganan limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan motor listrik tersebut? Jangan sampai kepandaian yang tujuannya menciptakan kendaraan ramah lingkungan malah menimbulkan masalah baru lainnya.

Kemandirian adalah kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Dari definisi ini, di aspek manakah Indonesia mandiri energi? Batu bara yang mestinya milik rakyat, faktanya dikuasai segelintir korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik bisakah kita katakan kebijakan mandiri? Sementara itu, realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Mengingat, Indonesia belum memiliki bargaining position di hadapan negara besar. Posisi tawar Indonesia hanyalah sebatas penyokong industri korporasi.

Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya menyokong industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepemilikan dan pengelolaan harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta/ asing.

Jadi, tidak ada ceritanya PLN ngos-ngosan membeli batu bara ke swasta untuk menyuplai listrik ke rakyat. Tidak akan ada cerita negara bersaing dengan swasta dalam memenuhi pasokan energi kepada rakyat sebagaimana yang saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir SDA Indonesia.

Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta tatkala negara menerapkan politik ekonomi berasaskan Islam. Hanya Islam yang dapat menandingi hegemoni kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti.

Wallahu a'lam.

[polripresisiblog]

Polresta Malang Kota Pertama di Jatim yang Punya SPKLU DIBANTU PLN: Salah satu Polwan di Polresta Malang Kota menunjukkan operasional SPKLU, kemarin. Itu menjadi SPKLU pertama di Jatim yang berada di kantor kepolisian. MALANG KOTA - Setelah meluncurkan tiga motor listrik untuk patroli, kini Polresta Malang Kota memasang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Lokasinya di halaman depan markasnya. Kemarin (22/7), SPKLU baru itu dipamerkan ke awak media. Polresta Malang Kota bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Malang dalam pemasangan SPKLU khusus sepeda motor listrik tersebut. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, SPKLU di markasnya itu mengacu pada imbauan pemerintah. ”Berhubung kami memiliki tiga sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas, sekalian saja memasang tempat pengisian dayanya,” ucap pria yang akrab disapa Buher itu. Saat ini, SPKLU yang ada di Polresta Malang Kota masih terbatas untuk anggota saja. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan bakal dibuka juga untuk masyarakat umum. Khususnya masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Polresta. Regulasinya sedang dikaji agar sistemnya maksimal dan terkendali. Untuk saat ini, yang paling banyak digunakan yakni SPKLU di titik Ombe Kofie dan Kantor PLN UP3 Malang. ”Rata-rata tiga sampai empat pengguna tiap harinya,” ujar Albert. Perbandingannya satu KwH listrik itu setara dengan satu liter bahan bakar minyak (BBM). Kalau dirupiahkan saat ini satu KwH sama dengan Rp 2.500.  Sehingga bisa menghemat lebih dari 50 persen dibanding menggunakan BBM. ”Sebenarnya mengisi daya di SPKLU dan di rumah sama saja, hanya durasinya yang berbeda,” lanjut Albert.  Di SPKLU, karena dayanya tinggi, waktu pengisian bisa lebih singkat.

[mediapresisi]

Polresta Malang Kota Pertama di Jatim yang Punya SPKLU DIBANTU PLN: Salah satu Polwan di Polresta Malang Kota menunjukkan operasional SPKLU, kemarin. Itu menjadi SPKLU pertama di Jatim yang berada di kantor kepolisian. MALANG KOTA - Setelah meluncurkan tiga motor listrik untuk patroli, kini Polresta Malang Kota memasang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Lokasinya di halaman depan markasnya. Kemarin (22/7), SPKLU baru itu dipamerkan ke awak media. Polresta Malang Kota bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Malang dalam pemasangan SPKLU khusus sepeda motor listrik tersebut. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, SPKLU di markasnya itu mengacu pada imbauan pemerintah. ”Berhubung kami memiliki tiga sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas, sekalian saja memasang tempat pengisian dayanya,” ucap pria yang akrab disapa Buher itu. Saat ini, SPKLU yang ada di Polresta Malang Kota masih terbatas untuk anggota saja. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan bakal dibuka juga untuk masyarakat umum. Khususnya masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Polresta. Regulasinya sedang dikaji agar sistemnya maksimal dan terkendali. Untuk saat ini, yang paling banyak digunakan yakni SPKLU di titik Ombe Kofie dan Kantor PLN UP3 Malang. ”Rata-rata tiga sampai empat pengguna tiap harinya,” ujar Albert. Perbandingannya satu KwH listrik itu setara dengan satu liter bahan bakar minyak (BBM). Kalau dirupiahkan saat ini satu KwH sama dengan Rp 2.500.  Sehingga bisa menghemat lebih dari 50 persen dibanding menggunakan BBM. ”Sebenarnya mengisi daya di SPKLU dan di rumah sama saja, hanya durasinya yang berbeda,” lanjut Albert.  Di SPKLU, karena dayanya tinggi, waktu pengisian bisa lebih singkat.

[mediapolripresisi]

Polresta Malang Kota Pertama di Jatim yang Punya SPKLU DIBANTU PLN: Salah satu Polwan di Polresta Malang Kota menunjukkan operasional SPKLU, kemarin. Itu menjadi SPKLU pertama di Jatim yang berada di kantor kepolisian. MALANG KOTA - Setelah meluncurkan tiga motor listrik untuk patroli, kini Polresta Malang Kota memasang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Lokasinya di halaman depan markasnya. Kemarin (22/7), SPKLU baru itu dipamerkan ke awak media. Polresta Malang Kota bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Malang dalam pemasangan SPKLU khusus sepeda motor listrik tersebut. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, SPKLU di markasnya itu mengacu pada imbauan pemerintah. ”Berhubung kami memiliki tiga sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas, sekalian saja memasang tempat pengisian dayanya,” ucap pria yang akrab disapa Buher itu. Saat ini, SPKLU yang ada di Polresta Malang Kota masih terbatas untuk anggota saja. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan bakal dibuka juga untuk masyarakat umum. Khususnya masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Polresta. Regulasinya sedang dikaji agar sistemnya maksimal dan terkendali. Untuk saat ini, yang paling banyak digunakan yakni SPKLU di titik Ombe Kofie dan Kantor PLN UP3 Malang. ”Rata-rata tiga sampai empat pengguna tiap harinya,” ujar Albert. Perbandingannya satu KwH listrik itu setara dengan satu liter bahan bakar minyak (BBM). Kalau dirupiahkan saat ini satu KwH sama dengan Rp 2.500.  Sehingga bisa menghemat lebih dari 50 persen dibanding menggunakan BBM. ”Sebenarnya mengisi daya di SPKLU dan di rumah sama saja, hanya durasinya yang berbeda,” lanjut Albert.  Di SPKLU, karena dayanya tinggi, waktu pengisian bisa lebih singkat.

[beritapolisi]

Polresta Malang Kota Pertama di Jatim yang Punya SPKLU DIBANTU PLN: Salah satu Polwan di Polresta Malang Kota menunjukkan operasional SPKLU, kemarin. Itu menjadi SPKLU pertama di Jatim yang berada di kantor kepolisian. MALANG KOTA - Setelah meluncurkan tiga motor listrik untuk patroli, kini Polresta Malang Kota memasang Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Lokasinya di halaman depan markasnya. Kemarin (22/7), SPKLU baru itu dipamerkan ke awak media. Polresta Malang Kota bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UP3 Malang dalam pemasangan SPKLU khusus sepeda motor listrik tersebut. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, SPKLU di markasnya itu mengacu pada imbauan pemerintah. ”Berhubung kami memiliki tiga sepeda motor listrik untuk kendaraan dinas, sekalian saja memasang tempat pengisian dayanya,” ucap pria yang akrab disapa Buher itu. Saat ini, SPKLU yang ada di Polresta Malang Kota masih terbatas untuk anggota saja. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan bakal dibuka juga untuk masyarakat umum. Khususnya masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Polresta. Regulasinya sedang dikaji agar sistemnya maksimal dan terkendali. Untuk saat ini, yang paling banyak digunakan yakni SPKLU di titik Ombe Kofie dan Kantor PLN UP3 Malang. ”Rata-rata tiga sampai empat pengguna tiap harinya,” ujar Albert. Perbandingannya satu KwH listrik itu setara dengan satu liter bahan bakar minyak (BBM). Kalau dirupiahkan saat ini satu KwH sama dengan Rp 2.500.  Sehingga bisa menghemat lebih dari 50 persen dibanding menggunakan BBM. ”Sebenarnya mengisi daya di SPKLU dan di rumah sama saja, hanya durasinya yang berbeda,” lanjut Albert.  Di SPKLU, karena dayanya tinggi, waktu pengisian bisa lebih singkat.

[lintasbatasindonesia]

Polrestabes Surabaya Siapkan Layanan Pengisian Daya Motor Listrik Gratis

SURABAYA – Layanan terbaru dari Polrestabes Surabaya adalah tempat pengisian cas aki atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Polrestabes Surabaya. Layanan ini pun diberikan secara gratis untuk warga Masyarakat. Seperti namanya, SPKLU PLN ini berfungsi untuk mengisi kembali daya baterai kendaraan listrik yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai…

[baliportalnews]

Indonesia MotoGP Mandalika 2023 Sukses Digelar dengan Listrik PLN Tanpa Kedip

BALIPORTALNEWS.COM, MATARAM – PT PLN (Persero) sukses memasok listrik yang andal dan tanpa kedip (zero down time) pada perhelatan MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada 13-15 Oktober 2023. Selama penyelenggaraan, beban puncak sistem kelistrikan Lombok mencapai 309 Megawatt (MW). Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandi Satria mengatakan peran PLN dalam menyukseskan gelaran internasional ini sangat penting. Sepak terjang PLN dalam mendukung gelaran internasional sudah terbukti dan bahkan menjadi catatan penting bagi Dorna Sports S.L sebagai pemegang hak komersial olahraga sepeda motor MotoGP untuk selalu melibatkan PLN dalam perhelatan MotoGP di Indonesia. "Dorna Sports yang minta listrik ini menggunakan PLN, karena di tahun 2022 dan sebelumnya juga 2021 (ajang World Superbike Mandalika) sudah menggunakan sumber listrik dari PLN. Kami sangat puas dengan keberadaan PLN sebagai mitra kerja sama kami. Kami sangat puas dengan segala bantuan dan segala servis yang diberikan oleh PLN terhadap penyelenggaran Indonesia GP 2023," ujar Priandi, Minggu (15/10/2023). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan MotoGP dengan listrik yang andal ini menjadi wujud komitmen PLN mendukung seluruh event internasional yang dihelat di Indonesia. PLN sejak awal telah memastikan keandalan pasokan listrik, mulai dari kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga kesiapan personel dalam ajang balap motor penuh adrenalin tersebut. “Kami sangat bangga bisa turut serta berpartisipasi menyukseskan gelaran MotoGP untuk kali kedua yang diselenggarakan di Indonesia dengan listrik yang andal dan tanpa kedip,” kata Darmawan. Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto yang memimpin siaga kelistrikan di lokasi mengatakan, pasokan andal selama gelaran MotoGP ditopang sistem kelistrikan Lombok dengan kapasitas pembangkit sebesar 334 MW, dengan beban puncak sebesar 309 MW dan terdapat cadangan daya sebesar 25 MW. Dengan jumlah tersebut, cukup untuk menjaga keandalan pasokan listrik gelaran MotoGP Mandalika 2023. “Selain itu, guna menjaga keandalan di sisi transmisi, selama penyelenggaraan MotoGP petugas PLN melakukan patroli untuk memastikan sistem transmisi aman dan tidak terjadi gangguan apapun,” kata Adi. Demikian juga, pada sisi distribusi, Adi menyebut petugas PLN bersiaga 24 jam untuk menjaga 13 venue di dalam area Sirkuit Mandalika dengan sistem backup empat lapis. Selain itu, 5 SPKLU yang ada di sekitar Sirkuit Mandalika juga mampu beroperasi memenuhi kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik. “Kalau pada hari normal, SPKLU ini layanannya mandiri dan tidak ada petugas di lokasi, khusus penyelenggaraan MotoGP ini kami menyiagakan petugas. Dan SPKLU kami paling banyak digunakan oleh official MotoGP dan crew tim yang berlaga di MotoGP," ucap Adi. Adi mengatakan suksesnya acara ini juga berkat kolaborasi antara PLN, pihak penyelenggara, Pemerintah Provinsi NTB, TNI-Polri, serta seluruh stakeholder. “Suksesnya MotoGP tentu saja karena keterlibatan semua pihak yang mendukung PLN hingga mampu memberikan pelayanan listrik terbaik untuk acara ini. Ini adalah capaian bersama dalam mengharumkan nama bangsa,” tutup Adi.(bpn) Read the full article

[bantennewscoid-blog]

Di Kota Tangerang Ada 3 Tempat Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, Ini Lokasinya

TANGERANG – Upaya optimalisasi dalam mendorong transformasi energi yang ramah lingkungan semakin terlihat di Kota Tangerang. Salah satunya, penyediaan fasilitas umum dalam bentuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memudahkan para pengguna kendaraan listrik. Saat ini, Kota Tangerang memiliki SPKLU yang tersebar di tiga lokasi berbeda-beda. General Manager PT. PLN UID Banten,…

[beritapekalongan]

Kendaraan Listrik: Solusi Hemat Biaya dan Lingkungan yang Ramah

Jakarta - PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau mobil listrik yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat merasakan manfaat dan keuntungan dari beralih ke kendaraan listrik ini.

Salah satu pengguna mobil listrik, Norita, berbicara tentang efisiensi dan dampak positif lingkungan yang telah ia rasakan selama 5 bulan menggunakan mobil listrik.

"Mobil listrik sangat menghemat biaya operasional, dari pajak hingga biaya servis lebih terjangkau. Biasanya, biaya servis bisa mencapai Rp500 ribu, tetapi untuk mobil listrik hanya Rp100 ribu. Ini juga sangat ramah lingkungan, karena tidak ada emisi asap dan polusi," ujar Norita,Minggu (13/8/2023).

Norita juga menambahkan bahwa para pengguna mobil listrik tidak perlu khawatir tentang fluktuasi biaya operasional meskipun terjadi kemacetan lalu lintas, karena biaya tersebut akan tetap stabil dan terjangkau.

"Dulu, saya bisa menghabiskan sekitar Rp2 juta per bulan, namun setelah beralih ke mobil listrik, saya hanya perlu mengeluarkan sekitar Rp200–300 ribu per bulan," tambah Norita.

Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Wawan Poedji Santoso, seorang pengemudi ojek online yang merasakan manfaat menggunakan motor listrik. Sejak menggunakan motor listrik untuk ojek online, Wawan berhasil mengurangi pengeluaran yang berlebihan.

"Sekarang, saya bisa menabung lebih banyak. Biaya bensin sehari-hari sekitar Rp50 ribu dan biaya perawatan sekitar Rp200 ribu setiap dua-tiga minggu sudah tidak ada lagi," ungkap Wawan.

Meskipun sempat merasa bingung pada awalnya dalam menggunakan kendaraan listrik, Wawan kini merasa tenang dan tidak khawatir lagi terkait perawatan dan biaya yang dibutuhkan.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mempercepat perkembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau mobil listrik di negara ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi emisi karbon, mendorong transformasi industri, dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

"PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam memajukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna mobil listrik tidak perlu khawatir, karena infrastruktur pengisian daya telah dibangun secara merata. Selain itu, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap digunakan dengan mudah dan nyaman," kata Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa PLN juga menyediakan layanan pengisian daya di rumah untuk memudahkan pengguna mobil listrik. Jadi, para pengguna tidak perlu khawatir tentang kehabisan daya, karena infrastruktur ini sudah sangat lengkap.

[realitajayasaktigroup]

Mobil Listrik Jadi Kendaraan Utama KTT ASEAN, PLN Siapkan 108 Charging Station di Labuan Bajo

REKONFUNEWS.COM, LABUAN BAJO || Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo akan berlangsung tanggal 9-11 Mei 2023. Seluruh kepala negara dan delegasi yang hadir akan sepenuhnya menggunakan kendaraan listrik. Untuk memastikan kelancaran kegiatan, PT PLN (Persero) telah menyiapkan 108 charging station atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk menunjang kebutuhan…

[suara-muslim]

TEPATKAH WACANA KONVERSI ENERGI BBM KE ENERGI LISTRIK?

Penulis: Mazaya A.Z

Rencana pemerintah mengonversi kendaraan motor dari energi BBM ke energi listrik terus dimatangkan. Pemerintah merencanakan akan menyubsidi Rp 6,5 juta untuk pembelian motor listrik sebagai pendorong rencana tersebut agar dapat mengurangi konsumsi BBM yang dalam anggapan pemerintah sangat menyerap APBN. Berdasarkan perkiraan pemerintah, penggunaan konversi mencapai 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik sehingga dengan asumsi dapat menghemat BBM hingga 8,1 juta kilo liter dan mengurangi emisi CO sebesar 17,6 juta ton.

Selain itu sebagaimana dilansir dari situs berita Tirto.id,(01/12/2022), pemerintah juga telah merencanakan akan membagikan 680.000 set rice cooker dengan gratis kepada masyarakat dengan budget senilai Rp 300 miliar. Berdasarkan hitung hitungan dari Kementerian ESDM, program itu akan mampu menghemat subsidi LPG 3 kg mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.

Meskipun rencana pemerintah tersebut belum terealisasi, kebijakan tersebut patut untuk dikritisi, karena pemerintah hampir bisa dikatakan selalu gagal ketika merumuskan masalah dan solusi untuk rakyat secara pas dan tepat. Kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat sering sekali dijawab dengan kebijakan yang tidak matang dan penuh percobaan.

Mencermati fakta fakta di atas, terdapat beberapa persoalan yang perlu kita kritisi terkait kebijakan bagi-bagi rice cooker serta konversi ke motor dan mobil listrik.

Di antaranya, pertama, kebijakan tidak pas. Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai penggunaan kendaraan listrik pada masa depan merupakan pilihan tepat. Namun, menurutnya, pemberian subsidi ke motor listrik sebagai strategi transisi adalah cara yang kurang tepat. Ia mengatakan lebih baik pemerintah menggunakan anggaran subsidi tersebut untuk pembangunan dan perbaikan transportasi umum. Djoko menilai jika transportasi publik yang diperkuat, maka akan mengurangi kemacetan, polusi dan juga menekan inflasi.

Kedua, mubazir. Selain mengada-ada, sepertinya kata mubazir juga tepat untuk mengilustrasikan kebijakan bagi-bagi rice cooker yang direncanakan pemerintah. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM menilai pengurangan penyerapan listrik dengan memakai rice cooker tidak signifikan jika bertujuan untuk mengatasi over supply listrik. Menurutnya, penghematan LPG 3 kg dengan bagi-bagi rice cooker berbeda dengan kompor listrik. Rice cooker hanya untuk menanak nasi, sedangkan memasak tetap perlu memakai LPG 3 kg.

Ketiga, perencanaan kurang matang. Belum kelar masalah hulu, sudah sibuk mengurus hilir. Belum tuntas infrastruktur yang mendukung penggunaan motor listrik, mengapa pemerintah sudah mengobral subsidi pembelian motor listrik?

Harusnya, penggunaan motor listrik ditopang dengan infrastruktur yang mendukung. Misal, berapa banyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang memadai dan tersebar di banyak wilayah? Adakah bengkel-bengkel perawatan motor listrik yang memadai dan harganya terjangkau?

Betapa lucu jika masyarakat membeli motor listrik bersubsidi, tetapi untuk mengisi ulang baterainya sulit atau jika motornya ingin diperbaiki, bengkelnya sangat sedikit. Apa pemerintah juga sudah berpikir bagaimana penanganan limbah baterai yang dihasilkan dari penggunaan motor listrik tersebut? Jangan sampai kebijakan yang tujuannya menciptakan kendaraan ramah lingkungan justru menimbulkan masalah baru lainnya.

Keempat, biaya konversi listrik mahal. Banyak masyarakat tidak ingin melakukan konversi kendaraan ke motor listrik karena biaya yang mahal. Selain itu, biaya perawatan dan pengisian kendaraan listrik tidak banyak sehingga kurang fleksibel untuk mereka yang menjadikan motor BBM sebagai tumpuan dalam mencari nafkah. Masyarakat sesungguhnya membutuhkan hal yang lebih utama ketimbang motor listrik atau rice cooker, yaitu jaminan pemenuhan kebutuhan pokok dan kepastian kerja bagi kepala keluarga.

*Untuk Siapa?*

Sesudah gagal dengan rencana bagi-bagi kompor listrik, pemerintah tidak kehilangan akal. Mengapa mewacanakan kebijakan bagi-bagi rice cooker, padahal hal itu tidak terlalu berfungsi terhadap pengurangan penggunaan gas LPG? Jelas, yang paling diuntungkan atas hal ini adalah pengusaha. Pembagian rice cooker gratis tentu memerlukan perusahaan yang akan memproduksinya secara massal.

Bagi pemerintah, kebijakan bagi-bagi rice cooker diprediksi akan meningkatkan konsumsi listrik. Pemerintah memang sedang berupaya menggenjot penggunaan listrik untuk mengatasi over supply yang terus berjalan selama sembilan tahun terakhir. Selama periode 2013—2021 total pasokan listrik PLN (yang diproduksi sendiri plus dibeli dari pihak lain) jumlahnya selalu lebih banyak sekitar 28 ribu—30 ribu GWh ketimbang total listrik yang terjual.

Untuk itulah, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan yang dapat mendorong masyarakat untuk mengonsumsi penggunaan listrik, seperti menaikkan daya pelanggaran 450 VA dan 900 VA, mobil listrik, motor listrik, dan kompor listrik, dan rice cooker. Hal ini dilakukan supaya over supply listrik PLN dapat terserap.

Ini akibat kebijakan ambisius pemerintah yang meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW pada Mei 2015 lalu. Isi hati ingin mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi, yang terjadi bahkan sebaliknya, Indonesia justru banyak bergantung pada swasta untuk merealisasikan kebijakannya.

Inilah potret pengurusan negara dengan sistem kapitalisme. Apa saja yang menbawa keuntungan bagi korporasi, semua dilakukan. Konsep ekonomi pasar bebas yang memulai kapitalisme melahirkan kebijakan yang meningkatkan konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Investasi dianggap baik selama memajukan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, negara hanya sekadar objek pasar industri kapitalistik.

*Visi Kemandirian*

Kemandirian adalah suatu kemampuan mengatur diri sendiri dan tidak bersandar pada pihak lain. Dari definisi ini, di aspek manakah Indonesia mandiri energi? Batu bara yang sebenarnya milik rakyat, nyatanya dikuasai segelintir korporasi. Kebijakan bagi-bagi rice cooker dan konversi kendaraan ke listrik bisakah kita katakan kebijakan mandiri? Tatkala itu, realisasi kebijakannya membutuhkan campur tangan pihak ketiga. Mengingat, Indonesia belum memiliki bargaining position di hadapan negara besar. Posisi tawar Indonesia hanyalah sebatas penyokong industri korporasi.

Untuk mewujudkan kemandirian hakiki, negara harus merevolusi industri dari industri konsumtif menjadi industri strategis, yaitu membangun industri alat-alat berat yang nantinya akan menopang industri lainnya untuk berkembang. Negara harus menjadi pengelola harta milik umum, semisal batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Kepemilikan dan pengelolaan harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada swasta/ asing.

Jadi, tidak ada ceritanya PLN ngos ngosan membeli batu bara ke swasta untuk menyuplai listrik ke rakyat. Tidak akan ada cerita negara bersaing dengan swasta dalam memenuhi pasokan energi kepada rakyat sebagaimana yang saat ini terjadi di sektor hulu dan hilir SDA Indonesia.

Revolusi industri ini hanya bisa terwujud jika pengelolaan SDA dikembalikan pada syariat Islam. Kemandirian energi hanya tercipta jika negara menerapkan politik ekonomi berasakan Islam. Hanya Islam yang dapat menandingi hegemoni kapitalisme sebab prestasi Islam mewujudkan negara mandiri, kuat, dan berdaulat sudah teruji dan terbukti. Wallahualam.

[drfm-me]

SPKLU PLN Siap Layani Pemudik 2023 Gunakan Mobil Listrik

Dapur Remaja Radio| Karawang. PT PLN (Persero) memastikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sepanjang jalur utama mudik siap melayani pengguna kendaraan listrik pada periode arus mudik dan balik lebaran 2023/1444 Hijriah. Komitmen ini terlihat dengan hadirnya salah satu SPKLU di Rest Area KM 57 A Jakarta Cikampek berjenis ultra-fast charging 200 kilowatt (KW). (more…) “”

[turisiancom]

TURISIAN.com – Charging kendaraan listrik satu ini terbilang unik. Karena pemasangannya melibatkan seniman bidang seni rupa dengan mengusung konsep kontemporer. Ya, perusahaan charging station electronic vehicle (EV), Casion meluncurkan charging station. Atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) baru dengan konsep unik karena sarat akan seni. Tempat pengisian daya kendaraan listrik  itu berlokasi di basement Lotte Shopping Avenue, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Didesain oleh empat seniman, yakni Karafuru by Museum of Toys, Naufal Abshar, Tutugraff, dan Rizal Hasan. BACA JUGA: SPBU Listrik Kini Hadir di Plaza Indonesia, Tercepat di Indonesia “Kami berkomitmen memberikan fasilitas dan prasarana untuk membantu masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik. Yaitu, dengan konsep yang lebih hidup serta memberikan kesan praktis dan mudah digunakan,” ujar CEO Casion, Kevin Pudjiadi seperti dikutip Turisian.com dari Antaranews, Jumat 17 Maret 2023. Keempat seniman bidang seni rupa ini mengusung konsep kontemporer pada setiap desain. Dua dari tiga slot pengisian daya itu disulap menjadi lebih menarik dengan sentuhan mural dan instalasi bentuk robot. Co-Founder Karafuru by Museum of Toys, Brandon Salim mengaku senang dan mengapresiasi konsep perusahaan swasta tersebut. Dalam pembangunan charging station yang tidak hanya mengedepankan keamanan namun juga melibatkan para seniman. BACA JUGA: Semua Produsen Otomotif Kendaraan Listrik Dapat Bantuan Insentif “Setelah instalasi itu jadi, banyak teman-teman yang jadi tertarik untuk memiliki kendaraan listrik karena tempat pengisian dayanya yang keren,” kata Brandon. Dengan adanya charging station ini, Brandon berharap adanya perubahan pola pikir masyarakat, yang semakin mementingkan keramahan lingkungan. Dan lebih banyak lagi yang beralih ke kendaraan listrik. Adapun charging station yang berada di kawasan pusat perbelanjaan dan apartemen ini, bekerja sama dengan Ciputra Group dan didukung oleh pemerintah dan PLN Icon Plus. Pada kesempatan itu, Staf Khusus Presiden RI, Diaz Hendropriyono turut hadir meresmikan charging station tersebut. ***

[mediaban]

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) milik PT PLN di KP3B, Curug, Kota Serang.

[lampung7com]

Hingga Akhir 2022, 570 POM Listrik PLN Siap Melayani Masyarakat di Seluruh Indonesia

Hingga Akhir 2022, 570 POM Listrik PLN Siap Melayani Masyarakat di Seluruh Indonesia

LAMPUNG7COM | Hingga akhir tahun 2022, PT PLN (Persero) telah menyediakan 570 POM Listrik atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 238 lokasi yang siap melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Terakhir, PLN resmi mengoperasikan 1 SPKLU yang berada di Rest Area Tol Trans Sumatra Km 172B (Kabupaten Tulang Bawang Barat arah Bakauheni) Provinsi Lampung. Direktur Utama PLN Darmawan…

[mmc2023]

Dorong Pertumbuhan EV di Tanah Air, PLN Bangun Lebih Dari 624 SPKLU Hingga Tahun 2023

Jakarta || Transisinews – 4 Januari 2024. Sepanjang 2023, PT PLN (Persero) telah berhasil membangun 54 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Secara keseluruhan, PLN telah menghadirkan 624 SPKLU di 411 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berkomitmen mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan menyiapkan SPKLU yang…